Get Adobe Flash player

App Launcher

Feedback

 

JDIH-Banda Aceh. Jaringan Dokumentasi dan Iinformasi Hukum (JDIH) Mahkamah Agung sudah diterapkan sejak 2012 sebagai salah satu langkah dalam mewujudkan peradilan yang agung. Seiring dengan perkembangan Peradilan yang terus menunjukkan peningkatan dari segi tatanan organisasi, maka dianggap perlu untuk lebih memberikan kemudahan dalam mengakses informasi disetiap satuan kerja di bawah organisasi Mahkamah Agung.


Seiring sosialisasi dari Pengadilan Tinggi Banda Aceh tentang keterbukaan informasi dalam hal JDIH, Pengadilan Negeri Banda Aceh sebagai salah satu satuan kerja yang berada di bawah PT Banda Aceh mendukung hal ini seiring dengan misi Pengadilan Negeri Banda Aceh :

Menjaga kemandirian badan peradilan
Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
Meningkatkan kredabilitas dan transparansi badan peradilan
Berangkat dari hal tersebut, Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam hal ini meresmikan website JDIH yang dapat digunakan oleh khalayak luas dalam mencari informasi di lingkup Pengadilan Negeri Banda Aceh. Pada website ini mempublikasikan tentang Surat Keterangan, Penunjukan, Pengumuman, dan lain sebagainya yang dilaksanakan dalam semangat mendukung Undang-Undang Keterbukaan Publik nomor 14 tahun 2008.

Pengadilan Negeri Banda Aceh berharap dengan dibentuknya website ini dapat memberikan kemudahan secara umum kepada masyarakat luas dan secara khusus kepada masyarakat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh sehingga visi untuk mewujudkan Peradilan Umum yang agung dapat tercapai dengan sebaik-baiknya. (EPB. Banda Aceh).

JDIH-Banda Aceh. Setelah Mahkamah Agung RI mengadakan Sosialisasi Pembentukan Dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Pa

da Mahkamah

Agung RI dan 4 Lingkungan Peradila, PT Banda aceh segera melakukan sosialisasi terhadap hal tersebut pada 19 Mei 2016 yang dilaksanakan di PT Banda Aceh.

Pada Acara tersebut diundang seluruh Staf Operator pada Pengadilan negeri yang berada di bawah PT Banda Aceh. Pada acara tersebut disampaikan tentang sejarah dan perlun

ya pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada setiap Pengadilan Negeri. Tentang pengembangan website, seba

gai alat untuk memudahkan pengguna juga dibahas pada pertemuan tersebut. Acara yang berlangsung selama satu hari tersebut memberikan pengetahuan yang lebih mendalam terhadap JDIH kepada setiap tamu yang diundang.

Sosialisasi tersebut pada akhirnya akan bermuara pada website JDIH satker yang akan dapat memberikan informasi kepada publik yang mendukung visi Mahkamah Agung dalam mewujudkan Peradilan yang Agung. Seluruh Staf Operator berkomitmen untuk mewujudkan tujuan dari sosialisasi tersebut. Setiap Pengadilan Negeri dibawah PT. Banda Aceh ditargetkan akan mempunyai website JDIH-nya masing-masing. (Op-TTN)

JDI-Padang. Berkaitan dengan SK KMA No. 033A/KMA/SK/II/2012 tentang Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Empat Lingkungan Peradilan; dan SK KABUA No. 18/BUA/SK/II/2012.
 
Biro Hukum dan Humas mengadakan Sosialisasi Pembentukan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum MA RI dan Lingkungan Peradilan yang diselenggarakan di Padang dari tanggal 16 Juli 2012 sampai dengan 18 Juli 2012 yang dibuka secara resmi oleh Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung yang didampingi Ketua Pengadilan Tinggi Padang, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang serta Kepala Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum BPHN Kementerian Hukum dan HAM-RI. Dengan sosialisasi pembentukan dan pengembangan JDIH tersebut ditekankan pada pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan peraturan perundang-undangan  dengan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang akan dikelola oleh Panmud Hukum, sehingga ke depan diharapkan para Panmud Hukum dapat meningkatkan skill dan knowledge serta secara perlahan meninggalkan cara-cara konvensional dalam pendokumentasian bahan-bahan hukum. Untuk itu peningkatan keahlian SDM dalam bidang teknologi informasi menjadi isu penting.

Selengkapnya.....

Tim JDIH MA bersama sejumlah peserta kompetisi Open Government Indonesia (OGI) dan Kementerian/Lembaga mengunjungi kantor BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) senin 25/6 kemarin.

Kunjungan mana merupakan rangkaian kegiatan kompetisi OGI yang diselenggarakan oleh UKP4. BKPM dipilih sebagai objek kunjungan dikarenakan BPKM pada tahun lalu terpilih sebagai Peringkat 1 Institusi yang paling berintegritas atas dasar survei tahun 2011 yang dilakukan KPK.

Koordinator penyelenggara kompetisi berharap dengan kunjungan tersebut para peserta dapat memperoleh gambaran tentang Open Government, utamanya tentang transparansi dan pelayanan publik yang dilaksanakan BKPM. Kegiatan dimulai pukul 09.30 dan berakhor pada pukul 13.00 yang dipusatkan diruang Auditorium. Agenda kunjungan diawali dengan presentasi tentang pengalamannya dibidang Pelayanan Penanaman Modal. Selanjutnya seluruh peserta diajak berkeliling ke ruangan Direktur Pelayanan Aplikasi, Direktur Pelayanan Perizinan dan Direktur Pelayanan Fasilitas. Mengakhiri rangkaian kunjungan para peserta dilibatkan dalam game kreatif dengan hadiah yang cukup memuaskan. (Denny & Fajar)

Selengkapnya.....

JDI-Balikpapan. Berkaitan dengan SK KMA No. 033A/KMA/SK/II/2012 tentang Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Empat Lingkungan Peradilan; dan SK KABUA No. 18/BUA/SK/II/2012.
 
Biro Hukum dan Humas mengadakan Sosialisasi Pembentukan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum MA RI dan Lingkungan Peradilan yang diselenggarakan di Balikpapan  dari tanggal 30 Mei sampai dengan 01 Juni 2012 yang dibuka secara resmi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda H. Surya Darma Belo, SH. mewakili Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.Dengan sosialisasi pembentukan dan pengembangan JDIH tersebut ditekankan pada pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan peraturan perundang-undangan  dengan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang akan dikelola oleh Panmud Hukum, sehingga ke depan diharapkan para Panmud Hukum dapat meningkatkan skill dan knowledge serta secara perlajan meninggalkan cara-cara konvensional dalam pendokumentasian bahan-bahan hukum. Untuk itu peningkatan keahlian SDM dalam bidang teknologi informasi menjadi isu penting.

Selengkapnya.....

Artikel yang lain...

Kebijakan MA Terbaru

Pengumuman

Kepada seluruh Pengadilan pada 4 lingkungan peradilan

yang telah memiliki website Jaringan Dokumentasi

dan Informasi Hukum, harap mengkonfirmasi

kepada Bagian Peraturan Perundang-undangan

Biro Hukum dan Humas BUA-MARI

melalui email : bag.puu@gmail.com

Pencarian File

Cari Berdasarkan Nama File: 
Cari Berdasarkan Deskripsi File: 

Link Terkait

  • Image 1 Caption
  • Image 2 Caption
  • Image 3 Caption

Alamat Redaksi

JL. Medan Merdeka Utara No.913
Tromol Pos No. 1020 Jakarta 10010