JDIH-Banda Aceh. Jaringan Dokumentasi dan Iinformasi Hukum (JDIH) Mahkamah Agung sudah diterapkan sejak 2012 sebagai salah satu langkah dalam mewujudkan peradilan yang agung. Seiring dengan perkembangan Peradilan yang terus menunjukkan peningkatan dari segi tatanan organisasi, maka dianggap perlu untuk lebih memberikan kemudahan dalam mengakses informasi disetiap satuan kerja di bawah organisasi Mahkamah Agung.

Seiring sosialisasi dari Pengadilan Tinggi Banda Aceh tentang keterbukaan informasi dalam hal JDIH, Pengadilan Negeri Banda Aceh sebagai salah satu satuan kerja yang berada di bawah PT Banda Aceh mendukung hal ini seiring dengan misi Pengadilan Negeri Banda Aceh :

Menjaga kemandirian badan peradilan
Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
Meningkatkan kredabilitas dan transparansi badan peradilan
Berangkat dari hal tersebut, Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam hal ini meresmikan website JDIH yang dapat digunakan oleh khalayak luas dalam mencari informasi di lingkup Pengadilan Negeri Banda Aceh. Pada website ini mempublikasikan tentang Surat Keterangan, Penunjukan, Pengumuman, dan lain sebagainya yang dilaksanakan dalam semangat mendukung Undang-Undang Keterbukaan Publik nomor 14 tahun 2008.

Pengadilan Negeri Banda Aceh berharap dengan dibentuknya website ini dapat memberikan kemudahan secara umum kepada masyarakat luas dan secara khusus kepada masyarakat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh sehingga visi untuk mewujudkan Peradilan Umum yang agung dapat tercapai dengan sebaik-baiknya. (EPB. Banda Aceh).

JDIH-Banda Aceh. Setelah Mahkamah Agung RI mengadakan Sosialisasi Pembentukan Dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Pa

da Mahkamah

Agung RI dan 4 Lingkungan Peradila, PT Banda aceh segera melakukan sosialisasi terhadap hal tersebut pada 19 Mei 2016 yang dilaksanakan di PT Banda Aceh.

Pada Acara tersebut diundang seluruh Staf Operator pada Pengadilan negeri yang berada di bawah PT Banda Aceh. Pada acara tersebut disampaikan tentang sejarah dan perlun

ya pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada setiap Pengadilan Negeri. Tentang pengembangan website, seba

gai alat untuk memudahkan pengguna juga dibahas pada pertemuan tersebut. Acara yang berlangsung selama satu hari tersebut memberikan pengetahuan yang lebih mendalam terhadap JDIH kepada setiap tamu yang diundang.

Sosialisasi tersebut pada akhirnya akan bermuara pada website JDIH satker yang akan dapat memberikan informasi kepada publik yang mendukung visi Mahkamah Agung dalam mewujudkan Peradilan yang Agung. Seluruh Staf Operator berkomitmen untuk mewujudkan tujuan dari sosialisasi tersebut. Setiap Pengadilan Negeri dibawah PT. Banda Aceh ditargetkan akan mempunyai website JDIH-nya masing-masing. (Op-TTN)